PUPR Minta Penyelesaian 8 Proyek Strategis Nasional Diundur

wartaBHINEKA – Kementerian PUPR meminta dispensasi penyelesaian delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga akhir 2024. Delapan PSN itu terdiri atas tiga proyek tol dan lima proyek bendungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai arahan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), seluruh PSN harus rampung paling lambat semester pertama 2024 atau sebelum berakhirnya masa Pemerintahan Joko Widodo pada Oktober tahun depan.

“Kami sedang bersurat ke beliau (Ketua KPPIP Airlangga Hartarto, Red), bisa kita lakukan beberapa (penyelesaian proyek) semester II 2024, kita mintakan dispensasi,” kata Basuki dalam acara Conference on National Strategic Projects (PSN) di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Basuki memaparkan, delapan PSN yang dimintakan dispensasi itu berupa tiga proyek pembangunan jalan tol serta lima bendungan. Tiga proyek tol tersebut yakni Tol Serang-Panimbang di Banten, Tol Patimban di Cirebon, serta Tol Indramayu-Semarang-Demak.

Adapun lima bendungan yang dimintakan dispensasi, salah satunya Bendungan Bener di Purworejo. Kemudian, Bendungan Lau Simeme di Sumatra Utara, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, serta Bendungan Mbay di Flores.

Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR ditugaskan untuk menggarap 125 PSN. Adapun hingga Juli 2023, PUPR telah menyelesaikan 87 PSN atau 70 persen dari total penugasan, terdiri atas 30 bendungan, 2 irigasi, 27 jalan tol, 4 jalan non-tol, 3 SPAM regional, 7 proyek perumahan, serta 7 pintu lintas batas negara.

Terkait dengan proyek bendungan secara keseluruhan, Kementerian PUPR menargetkan bisa menyelesaikan 61 bendungan hingga 2024. Pembangunan bendungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh para petani yang selama ini masih mengandalkan air hujan.

Basuki mengungkapkan, Indonesia memiliki total 7,3 juta lahan irigasi. Namun, pada 2014 lalu atau saat dimulainya Pemerintahan Joko Widodo, baru sekitar 11 persen lahan irigasi atau sekitar 19 ribu hektare yang diairi oleh bendungan. Sisanya mengandalkan irigasi teknis yang bersumber dari air hujan.

Adapun salah satu lahan irigasi yang cukup sentral yakni area persawahan untuk memproduksi komoditas pangan. “Lahan yang sudah disuplai air bendungan, dia bisa tanam dua kali (setahun), lainnya tadah hujan, pasti tanamnya hanya satu kali, itu tidak bisa diatur, tidak bisa diukur,” kata Basuki.

“Artinya bisa meningkatkan intensitas pertanaman dari semula 1-1,5 kali per tahun menjadi 2-2,5 kali per tahun. Misalkan awalnya luas tanam hanya 100 hektare per tahun, dengan bendungan bisa naik menjadi 200-250 hektare per tahun,” kata Basuki.

Ia menambahkan, 61 bendungan tersebut nantinya bisa menyuplai 17 meter kubik air per detik sekaligus mengurangi banjir hingga 6.000 meter kubik per detik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, PSN telah menjadi penggerak ekonomi bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen (yoy) pada kuartal pertama 2023 termasuk tinggi di antara negara G-20.

“Optimisme juga dari sektor industri yang berada di level ekspansif, yang tergambar dari angka PMI manufaktur Indonesia sebesar 52,7 persen. Kondisi ini menjadi bekal terkait upaya pemerintah melakukan transformasi ekonomi,” katanya.

Dalam pembangunan PSN tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan mengoordinasikan kementerian/lembaga dan mengawal pembangunan PSN agar berjalan sesuai target. Selama delapan tahun terakhir, sebanyak 158 PSN telah beroperasi dengan nilai investasi Rp 1.107,2 triliun dan menjadi penopang utama transformasi ekonomi.

Airlangga mengatakan, proyek-proyek yang tergabung dalam PSN, termasuk kawasan ekonomi khusus (KEK), merupakan salah satu upaya transformasi ekonomi. Sebagai economic driver bagi Indonesia, PSN perlu didukung oleh kualitas SDM yang berdaya saing.

Adanya infrastruktur yang dibangun melalui PSN juga menjadi penting bagi Indonesia untuk bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah. “Tidak semua negara lulus dari middle income trap. Kuncinya adalah infrastruktur, baik darat, udara, dan laut,” sebutnya.
.
(Sumber: Republika)

You May Also Like

More From Author